Atasi Banjir Cicaheum Butuh Pergub Untuk Lahan Tutupan Diarea Pertanian Warga

Kompol.info Jika ada anggapan, banjir diakibatkan hutan gundul, barangkali tak sepenuhnya benar. Misalnya seperti yang terjadi pada musibah banjir Cicaheum, Bandung Timur yang terjadi awal tahun lalu.

Kawasan hutan diwilayah hulu Cicaheum , tepatnya di BKPH Manglayang Barat Perhutani Bandung Utara memiliki tutupan lahan yang bagus.

” Tutupan lahan hutan di atas 90 persen. Karena dari 20.560 hektar hutan Bandung Utara tanaman rutinnya hanya 5.7 hektar. Ditambah kegiatan
RHL tahun ini seluas 211 hektar. Jadi tidak tepat kalau ada anggapan kawasan hutan di utara gundul, ” tegas Komarudin Administratur Perhutani KPH Bandung Utara melalui sambungan whatsapp Minggu ( 25/11/2018).

Disebutkan Komarudin upaya mengatasi banjir dan longsor di Bandung Timur diantaranya bisa dilakukan dengan membuat lahan tutupan diarea pertanian warga yang berlokasi dilereng.

” Harus ada semacam sabuk gunung dengan menanam tanaman keras diarea pertanian milik warga. Sabuk gunung ini bisa menambah area tangkapan air,” tuturnya.

Luas kawasan hutan di wilayah BKPH Manglayang Barat yang masuk wilayah hulu Cicaheum memiliki luas 4.121, 84 hektar terdiri dari kawasan hutan dan alur. Didalamnya terdapat tegakan pohon rimba campur serta pinus.

Dikatakan Asper BKPH Manglayang Barat Aca Suryana lahan tutupan dikawasan hutan BKPH Mangkayang Barat sudah baik.

” Lahan sudah tertanami sangat baik. Sampai sampai kami mencari area kosong untuk penanaman juga sulit karena sudah tertanami, ” jelasnya.

Senada dengan Komarudin, Aca mengatakan harus ada upaya memperkuat daerah tangkapan air dilahan pertanian masyarakat melalui rekayasa lahan tutupan.

” Dilahan pertanian milik masyarakat lahan tutupan bisa dibuat 25 persen. Modelnya kaya tumpang sari jadi kegiatan cocok tanam masih bisa dilakukan, ” tandasnya.

Sementara itu menurut Dida Hendra Tenaga Pendamping Masyarakat Desa Huta Dida Hendra sampai saat ini program penghijauan dilahan masyarakat belum ada.

Disebutkan Dida pembuatan lahan tutupan dilahan pertanian masya
rakat membutuhkan kebijakan dari pemerintah daerah dalam hal ini gubernur atau bupati.

” Pembuatan lahan tutupan dilahan pertanian warga ini logis karena menambah daerah tangkapan air.Tapi untuk merealisasikannya perlu ada kebijakan pemda bisa berbentuk Pergub atau Perbub,” jelasnya.

Kendala lain untuk pembuatan lahan tutupan ungkap Dida yaitu masyarakat ingin lahannya pertaniannya tidak berkurang.

” Masyarakat mau tetap 100 persen lahannya bisa digunakan bercocok tanam. Asumsinya kalau ada tanaman keras untuk tutupan lahan bisa mengurangi area pertanian. Soal ini yang harus jelas solusinya, ” ujarnya.

Lebih jauh lanjut Dida disamping harus ada edukasi, diperlukan terobosan-terobosan untuk menambah lahan tutupan. Salah satunya melibatkan Kementrian Desa.

” Harus ada pemahaman ke masyarakat soal penggulangan bencana. Selanjutnya lahan pertanian terdapat didesa. Jadi persoalan yang ada bisa dikorelasikan dengan perangkat yang berkaitan dengan Kementrian desa, ada Undang-Undang Desa, ada anggaran desa, ” pungkasnya.(lind)*

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*