Divisi Humas Mabes Polri Update Data Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Yang Dikecualikan Di Jawa Barat

Kompol.info Bandung
Bertempat di Hotel Amrosa Bandung, Divisi Humas Mabes Polri mengadakan
kegiatan update data hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di
Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung satu hari, Kamis (6/12/2018) diikuti oleh Bid.
Humas Polda Jabar, Bid. Humas Polda Metro Jaya dan Bid. Humas Polda Banten. Hadir
dalam kesempatan tersebut hadir Kabag Yaninfodok Biro PID Div. Humas Polri Kombes
Pol Sulistiyo Pudjo Hartono, S.I.K.,M.Si., Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol.
Tronuyudo Wisnu Andiko, S.I.K., yang mewakili Kabid Humas Polda Metro Jaya dan
Kabid Humas Polda Banten dan Ketua KIP Provinsi Jawa Barat Dan Satriana.
Kadiv Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., dalam
sambutannya yang disampailan Kabag Yaninfodok Biro PID Div. Humas Polri Kombes
Pol Sulistiyo Pudjo Hartono, S.I.K.,M.Si., mengatakan sejak dimulainya reformasi
organisasi Polri, sampai saat ini kita sama-sama mengetahui dan merasakan pasang
surut citra kepolisian dimata publik, citra ini dibentuk melalui pelayanan dan respon
positif yang diberikan Polri kepada masyarakat terutama dalam bidang pemberian
informasi yang akurat, terpercaya, mudah diakses, dan up to date sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

Kebebasan berpendapat yang diamatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 dan UU No.
9 Tahun 1998 memungkinkan setiap orang mengungkapkan opini, pendapat, serta
sikapnya terhadap suatu permalahan. Kebebasan berpendapat ini harus disampaikan.
Dengan etika yang baik dan dapat dipertanggungjawabjan sejalan dengan tugas dan
tanggung jawab yang diemban Divisi Humas Polri dalam memberikan informasi dan
pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai badan publik wajib memberikan serta
membuka akses bagi setiap pemohon informasi.
Untuk itu kita wajib menyediakan
informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi. Namun Polri juga
berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan.

Sementara itu Kapolda Jabar Irjen. Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., dalam
sambutannya yang sampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Trunoyudo
Wisnu Andiko, S.I.K., mengatakan Bidang Humas merupakan instrument strategis
dalam …..

Dalam membangun citra Polri di masyarakat. Maka sekecil apapun informasinya harus
mampu mengelola sekaligus menyampaikan informasi yang tepat dan akurat kepada
masyarakat melalui berbagai saluran informasi. Sebagai penjuru pencitraan Polri,
fungsi kehumasan hendaknya dapat membangun komunikasi yang proporsional, utuh,
sejajar dengan masyarakat, netral, sekaligus kontruktif, sehingga memungkinkan
terwujudnya kesepahaman pengertian serta dapat menumbuhkan kepercayaan
masyarakat kepada Polri.
Dewasa ini transparansi dan kebebasan untuk memperoleh informasi
merupakan salah satu ciri masyarakat demokratis, sehingga masyarakat dapat dapat
secara aktif ikut mengontrol badan publik terutama Polri dalam mengimplementasikan
program kerjanya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan
keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis
yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik.(lind)*

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*