Laporan Kasus Korupsi Dinkes Kota Bekasi Masuk Pulbaket dan Puldata Kejati Jabar

INDIKASI kasus korupsi pengadaan obat-obatan di Dinas Kota Bekasi tahun anggaran 2017 yang dilaporkan Ketua Umum LSM PEKAN RI Untung Tampobolon ke Kejati Jawa Barat (Jabar) beberapa waktu lalu nampaknya sudah mengalami kemajuan, sehingga diharapkan kasus ini bisa segera diproses secara transparan agar tidak merugikan rakyat dan keuangan negara.

Dengan berlanjutnya kasus ini, Untung juga mengapresiasi kinerja Kejati Jabar yang cepat tanggap memproses laporan pengaduan masyarakat khususnya terkait korupsi di instansi tersebut.

“Saya apresiasi pihak Kejati Jabar yang langsung memproses laporan PEKAN-RI. Semoga mereka mengusutnya hingga tuntas. LSM PEKAN-RI akan mengawalnya hingga tuntas dan terang benderang,” pungkasnya untung.

Seperti diketahui, paket kegiatan pengadaan obat-obatan secara E-Tendering (APBD pendamping DAK) tahun anggaran 2017 dengan pagu anggaran senilai Rp. 4.287.940.500,-, HPS Rp.4.143.738.600,- ini dimenangkan oleh PT. Anugerah Sarana Adhitama dengan harga penawaran Rp.3.832.261.400,00,-. Namun pada pelaksanaannya ditengarai sarat penyimpangan dan terindikasi KKN.

Menurut Untung, Dinkes Kota Bekasi telah menabrak aturan Peraturan Menteri Kesehatan No. 02.02/Menkes/068/1/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. “Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan pemerintah wajib mengadakan obat generik,” tandasnya.

Sementara saat dikonfirmasi di ruang kerjanya baru-baru ini, Kasie Penyidikan, Yanuar Reza menerangkan bahwa laporan pengaduan PEKAN-RI tersebut sedang dalam proses pulbaket dan puldata. “Sedang kita proses, kita masih mencoba nendapatkan fakta-fakta di lapangan,’ ujarnya menjelaskan. AS/ED – BEKASI

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*