Masalah Narkoba, Semua Pihak Harus Bergerak Cepat

BNN tangkap kembali

PENYALAHGUNAAN dan peredaran gelap seakan tiada habisnya, bahkan geliat dan intensitasnya semakin menjadi-jadi. Narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, fisik, dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan dari peredaran gelap Narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan serius (serious crime). Terlebih, peredaran gelap Narkoba bersifat lintas negara (transnational) dan terorganisir (organized) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.

Kondisi terakhir dan terup-date seputar narkotika yang ilegal saat ini, sesuai hasil penelitian Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes) UI dengan BNN (Badan Narkotika Nasional), estimasinya dalam satu hari ada sekitar 33 orang meninggal dan 12.044 meninggal dalam setahun. Sementara kerugian sosial dan materiil dalam setahun sekitar 63,1 triliun dengan jumlah pengguna ada 4 juta, yang meliputi umur 10 – 59 tahun.

“Ini adalah kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan, sehingga melihat data ini Presiden mencanangkan Kondisi Darurat Narkoba. Kemudian presiden juga memerintahkan kepada kita semua, khususnya kepada BNN untuk mengadakan program 100 ribu untuk merehabilitasi para pecandu dan korban penyalahguna narkotika,” kata Kabag Humas BNN Kombes Pol. Slamet Pribadi.

Lebih lanjut Slamet mengatakan, karena ini adalah program negara yang sudah dideclare (deklrasikan-red.) oleh seorang presiden yang melihat keprihatinan soal negara ini, maka semua stakeholder, semua pelaksana fungsi pemerintahan dan penyelenggara negara yang berhubungan dengan masalah narkotika harus bergerak cepat secara simultan dan komprehensif, tak hanya melalui penegak hukum, polisi dan BNN, tetapi juga kementerian-kementerian lain. Misalnya Kemenkes, Kemensos, Kemenkumham dan Kemendagri.

“Ya semualah… Mahkumjakpol plus BNN. Karena di dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang modern tidak ada satupun penyelenggara negara, pelaksana fungsi pemerintahan yang bisa menyelesaikan persoalan secara sendirian. Maka harus berkolaborasi dengan yang lain, mencari kelemahan bersama-sama, mengelola, apa sih persoalannya narkotika. Kalau BNN soal narkotika, tentu harus bersama-sama dengan yang lain,” kata Slamet.

Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah bersama BNN dan bagaimana perkembangan peredaran narkotika di Indonesia saat ini, lebih jauh, berikut petikan wawancara ekslusif Edy Usman dan Syahri dari KOMPOL.INFO dengan Kombes Pol. Slamet Pribadi di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Titik rawan masuknya narkoba selama ini adalah daerah perbatasan. Bagaimana kerjasama dan koordinasi BNN dengan pihak perbatasan?

Soal perbatasan, baik laut maupun udara adalah persoalan kita semua. Di BNN ada Direktorat Interdiksi, baik seaport, laut, darat, maupun udara. Di dalam Satgas Interdiksi ini meliputi BNN, Polisi, Bea Cukai, Imigrasi, KPLP, TNI, semua bergabung di situ. Bahkan interdiksi Indonesia dipandang sebagai interdiksi yang bagus di kawasan ASEAN. Pada saat ASOD (ASEAN Senior Officials on Drug Matters) yang ke 36 di Singapur, Indonesia memprakarsai adanya ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF), satgas perbatasan laut (Gugus tugas interdiksi pelabuhan ASEAN-red.). Dengan prakarsa Indonesia seperti itu, malah diputuskan Indonesia sebagai pilot project, yang kemudian Indonesia melatih sumberdaya manusia. Indonesia di minta kawasan ASEAN untuk melatih mereka.

Di Indonesia sendiri, saat ini daerah mana untuk yang tingkat prevalensi narkobanya tertinggi?

Kalau ranking Nasional masih DKI dalam prevalensi angka pengguna. Kenapa DKI? Karena DKI itu pusat pemerintahan. DKI pusat komunitas, pusat peredaran uang, pusat orang bekerja. Dengan orang bekerja itu banyak kebebanan mental, kebebanan waktu dan pekerjaan. Maka mereka mencari-cari bahan atau apapun obat seperti doping, di antaranya doping narkotika. Maksudnya sih doping, tapi caranya yang salah. Jelas narkotika adalah sesuatu yang haram. Haram oleh siapapun termasuk oleh agama, tapi tetap juga dilaksanakan.

Berbicara peredaran narkoba, hampir setiap penangkapan, wanita Indonesia sekarang selalu jadi bahan berita sebagai kurir narkoba, menurut Bapak?

Menarik sekali ya. Saya pernah mewawancarai langsung orang hitam (negro-red.). “Kenapa kamu tertarik dengan kurir perempuan?” Dia bilang, “Perempuan Indonesia mudah ditipu”. Saya yang punya ibu, istri perempuan ‘kan marah jadinya. Tapi ternyata ada buntutnya, ketika perempuan yang secara ekonomi, sosial, psikologi ngambang, diberi komputer, laptop, tab, dan handphone ‘klepek klepek’. Apa yang dimau si Bandar itu langsung dilaksanakan, termasuk menjadi kurir narkotika.

Terakhir, imbauan Bapak kepada seluruh bangsa termasuk generasi Indonesia tentang bahaya narkoba

Imbauan saya, soal narkotika ilegal ini adalah musuh bersama. Kalau ini menjadi musuh bersama, berarti jadi tanggungjawab bersama. Tidak bisa kita menyerahkan kepada pemangku jabatan. Harus seluruhnya bertanggungjawab. ***

2 Comments

Leave a Reply to Edy Cancel reply

Your email address will not be published.

*