Mewaspadai Rentenir atau Lintah Darat

Saefudin ZH (Jurnalis Media Online Kompol.info).

Kompol.info 7 Januari 2019
Mata masyarakat sedang tertuju pada kasus Rentenir pada saat ini dan masyarakat Indonesia sudah sangat akrab dengan istilah rentenir atau juga biasa disebut sebagai lintah darat. Biasanya rentenir gencar memberikan promosi “pinjaman tunai 1 jam cair” yang sekarang ini banyak kita jumpai kata-kata itu baik selebaran-selebaran, brosur, maupun promosi lewat media online maupun Rentenir konvensional.

Faktanya, rentenir ternyata masih banyak juga diminati oleh masyarakat Indonesia dan hal itu sudah membudaya, meskipun hal ini nantinya akan sangat merugikan baik bagi negara maupun masyarakat itu sendiri. Banyak keluhan mengenai rentenir atau lintah darat khususnya masalah tenggang waktu bayar dan jumlah bunga yang selangit.

Rentenir menyumbang Kerugian pada Negara ini secara tidak langsung, Kenapa negara bisa dirugikan?. Mengutip dari pernyataan Bank Indonesia yang dimuat detikfinance.com bahwa sebenarnya skema pemberian pinjaman sistem rentenir itu sangat merugikan negara karena bersifat kapitalis, di mana para pemodal akan berkuasa untuk menindas rakyat kecil dan masyarakat biasanya juga cenderung terhalang untuk mendapatkan akses bank. Jika Anda amati, maka biasanya hanya orang yang kepepet yang menggadaikan aset atau surat berharganya ke rentenir. Meskipun begitu, sebenarnya jika masyarakat paham, maka pegadaian akan jauh lebih baik dari pada harus menggadaikan surat berharga di perusahaan dadakan ini.

Soal rentenir ini, sebaiknya masyarakat harus selalu berhati-hati dan berfikir rasional dan jangan terkecoh maupun terburu-buru untuk mengambil pinjaman dari para rentenir. Ibarat pepatah mengatakan “sudah jatuh ketimpa tangga”, jangan sampai kondisi yang kepepet ini membuat Anda semakin terjepit dengan harus membayar bunga yang sangat besar.

Waspadai Jebakan Rentenir Online via scriptmag.com
Di era serba digital ini ternyata juga menjadi lahan basah bagi para rentenir untuk menebar jaring. Layaknya jaring laba-laba, banyak sekali orang yang sudah terperangkap dan siap menjadi mangsa. Memang rentenir online terlihat lebih menjanjikan karena kemudahan dan kecepatan untuk pencairan dana, akan tetapi untuk aspek transparansi dan perjanjian, maka rentenir online biasanya juga sangat tega. Sekarang ini sudah banyak rentenir online yang menjanjikan permodalan yang bersahabat dan mudah hanya dengan bermodal jaminan KTP. Kalau Anda berfikir secara logis dan membandingkan dengan produk lainnya, maka masih ada sederet persyaratan-persyaratan yang dibilang tidak mudah untuk dipenuhi. Hanya bermodal KTP.? Pikir-pikir dulu apa yang mungkin bisa terjadi suatu saat nanti jika Anda mengambil produk rentenir ini.
Ada juga banyak contoh rentenir yang memberikan iming-iming modal pinjaman hanya dengan bunga 1% per-hari. Sepertinya terdengar ringan, tapi kalau kita analisis lebih jauh, tetap saja bunga sejumlah itu masih sangat tinggi.

Mari kita bandingkan dengan bank dengan rentenir yang sudah bisa mengikuti tren teknologi dengan membuka layanan online.
Pinjaman Rentenir Online:
• Nilai pinjaman = Rp. 4 juta
• Bunga flat per-hari = 1% (1 bulan = 30%)
• Tenor = 30 hari (1 bulan)
• Total pinjaman + bunga = Rp. 4.000.000 + Rp. 1.200.000 = Rp. 5.200.000
Pinjaman Produk Bank:
• Nilai pinjaman = Rp. 40 juta
• Bunga flat per-bulan = 0. 99%
• Tenor = 24 bulan (2 tahun)
• Bunga selama 2 tahun = 23.76% x Rp. 40 Juta = Rp. 9.504.000
• Total pinjaman + bunga = Rp. 40.000.000+ Rp. 9.504.000 = Rp. 49.504.000
Dari perbandingan di atas kita bisa melihat dengan jelas perbandingan suku bunga yang ditawarkan. Memang benar untuk bank biasanya ada biaya administrasi, akan tetapi itu sangat wajar karena sebagai konsekuensi dari bunga yang dibebankan yang jauh lebih ringan dengan selisih hampir 7%.
Dan kami rasa itu tidak hanya berlaku untuk rentenir online saja. Rentenir yang konvensional-pun pada prinsipnya juga menerapkan aturan yang seperti itu.

Pinjaman Tanpa Jaminan: Syarat-Syarat yang Mesti Diketahui
Masalah piutang memang sering menimbulkan sengketa antara si peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman. Hal ini sudah sangat sering terjadi di kalangan masyarakat. Lantas kalau ada pertanyaan, ketika si peminjam terlilit kasus dengan rentenir, kemudian dia dituntut karena tidak bisa melunasi utang, dan si peminjam ingin menuntut balik, apakah bisa untuk mendapatkan payung hukum?. Lalu ada kasus lagi, apakah bisa melaporkan rentenir yang memberikan bunga terlalu tinggi ke kepolisian, mengingat banyak kasus bahwa tidak ada transparansi perjanjian ketika di awal untuk perhitungan bunga dan denda?.
Baik, untuk menjawab kasus di atas, yang perlu Anda ketahui bahwa tidak ada payung hukum yang mengatur tentang praktik rentenir maupun suku bunga untuk perjanjian pinjam-meminjam. Karena hukum akan menganggap bahwa ini adalah perjanjian yang telah disepakati bersama antara si peminjam dan pemilik modal. Dan tidak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa praktik rentenir itu ilegal.

Mengenai hal ini disinggung dalam pasal 1765 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”.
Namun lain halnya jika lintah darat tersebut sudah melebihi batas dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap si peminjam. Jika sampai rentenir melakukan tindak kekerasan maka ada payung hukum yang bisa melindungi Anda, yaitu KUHP pasal 335 ayat 1 tentang perbuatan tak menyenangkan. Dalam pasal tersebut pelaku kekerasan bisa dikenakan sanksi penjara atau denda.

Kesimpulan uraian diatas adalah hati-hati terhadap produk iklan rentenir yang seolah menggiurkan namun sebenarnya menjebak. Cara paling gampang adalah bertanya pada yang sudah berpengalaman atau cari informasi sebanyak mungkin. Bagaimanapun juga banyak alternatif lembaga peminjam dana jika Anda rajin mencari informasi.

Permasalahan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat memang tidak ada habisnya. Hal ini disebabkan terjadinya krisis ekonomi di masyarakat yang tentunya sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Kesulitan ekonomi ini tak jarang membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Keadaan ini akan membuat masyarakat yang notabene hanya usaha kecil atau kuli serabutan akan menjadi sulit dalam membangun usaha mereka yang disebabkan modal mereka hanya sedikit dan tidak mudah untuk menemukan tempat untuk meminjam modal. Dan pada saat seperti inilah peran bank di masyarakat akan sangat dibutuhkan. Bank merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu negara (khususnya dibidang pembiayaan perekonomian). Hal ini, didasarkan atas fungsi utama bank yang merupakan lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (surplus of fund) dengan pihak yang memerlukan dana (lack of fund). Dengan adanya Bank di masyarakat, maka diharapkan akan membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha.

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat kecil mulai meninggalkan bank, hal ini disebabkan dalam proses peminjaman dalam bank sangat sulit dan lama, padahal masyarakat tidak bisa menunggu lama yang disebabkan persaingan usaha semakin lama semakin ketat. Rentenir adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak dibidang jasa pelayanan simpan pinjam uang. Sebagai contoh lembaga tersebut seperti Penggadaian, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Umum. Perbedaannya terletak di statusnya dimana rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum, yang mengolah usahanya sendiri, dengan kebijakan dan peraturan sendiri. Sementara Penggadaian, KSP, BPR dan Bank Umum adalah suatu institusi berbadan hukum dengan peraturan dan kebijakannya disesuaikan pada ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan pemerintah atau lembaga ekonomi lainnya.

Keunggulan rentenir dapat dilihat dari proses peminjamannya. Pinjaman yang dikeluarkan oleh rentenir lebih mudah, cepat dan tidak perlu agunan (didasarkan rasa saling percaya). Peminjam yang baru biasanya diperlakukan dengan sangat baik, selanjutnya disesuaikan dengan prilaku dari masing-masing peminjam. Jumlah besar dan kecilnya pinjaman tidak dibatasi, tergantung kepada kemampuan pemberi pinjaman demikian juga kebutuhan peminjam. Peminjam tidak perlu repot mendatangi pemberi pinjaman untuk membayar cicilan pinjaman atau sekedar bunga pinjaman, karena biasanya pemberi pinjamanlah yang mendatangi para peminjam uang bahkan ke kios atau ke rumah mereka.

Adapun rentenir memiliki kekurangan dimana hal ini yang dapat membuat peminjam mengeluh, bahkan kabur dari tanggung jawabnya. Bunganya terlalu besar, biasanya rentenir menetapkan bunga dengan interval 10% sampai dengan 30 %. Sementara kalau dibandingkan pinjaman dari Penggadaian, Koperasi Simpan Pinjam, BPR dan Bank Umun, yang mana kisaran bunganya tidak lebih dari 10% sampai dengan 15% (berptokan pada suku bunga acuan Bank Indonesia) atau bahkan hanya 3% sampai dengan 4 % dalam menetapkan bunga. penagihan pinjaman dilakukan dengan tindakan sewenang-wenang kepada nasabah yang mulai telat dalam membayar cicilan. Karena tidak ada jaminan atau agunannya, banyak nasabah yang akhirnya melarikan diri, karena tidak sanggup membayar. Biasanya rentenir memiliki Bodyguar untuk mengejar nasabah yang melarikan diri dari tanggung jawabnya. Rentenir disamping memudahkan masyarakat, juga sangat menyengsarakan masyarakat dalam segi pembayaran pinjaman dan cara penagihan hutang. Hal ini tentunya mengundang tindakan dari pemerintah untuk mengatasi perkembangan rentenir (bank illegal) di masyarakat

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi rentenir (bank illegal) di masyarakat.
Dalam praktiknya, bank-bank illegal (rentenir) selalu merugikan masyarakat maupun Negara, merugikan masyarakat dalam artian membuat masyarakat semakin ketergantungan kepada rentenir dan tidak akan bisa lepas kemudian akan semakin jatuh miskin bila tidak dapat membayar bunga yang relative tinggi. Sebagai contoh hal yang masih sangat segar di ingatan kita adalah telah terjadinya suatu kasus penganiayaan pada seorang ibu rumah tangga oleh tukang pukul oknum rentenir di Bekasi yang berujung kematian. Sungguh sangat miris apabila kejadian tersebut akan terulang kembali, sehingga sangat dibutuhkan ketegasan pemerintah dalam ini.
Bagi Negara, ini merupakan salah satu penggerogotan perekonomian secara perlahan-lahan, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Oleh karena itu, sebagai pemerintah yang mengayomi masyarakatnya wajib mengatasi hal ini, antara lain dengan cara :

1. Disusun PERDA ( peraturan daerah )
Berbicara tentang praktek rentenir dari sisi hukum positif, paling tidak ada 2 undang-undang yang secara secara prinsip sebenarnya telah dilanggar walaupun implisit.

Pertama, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan [UU Perbankan], bahwa perbankan memiliki pengertian sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank, berdasarkan definisi Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Artinya selain bank dan lembaga keuangan non bank (seperti koperasi, asuransi, perusahaan sekuritas, dan lembaga pembiayaan yang diperbolehkan oleh peraturan perundangan), dilarang melakukan pengumpulan dana dan miminjamkan dana kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan.

KeDua, Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU Bank Indonesia) diterangkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia (BI) adalah mengatur dan mengawasi Bank dalam ruang lingkup Indonesia.

Implikasinya, semua kegiatan masyarakat yang menghimpun dan/atau meminjamkan dana kepada masyarakat dengan tujuan komersial harus mendapatkan ijin dari BI. Jika tidak berijin, berarti bank liar yang sifatnya illegal atau melawan hukum.

Pentingnya PERDA

a. Perlunya disusun Peraturan Daerah (PERDA) untuk melarang praktek rentenir adalah alasan filosofis dan berdasarkan urgensinya melihat maraknya praktek rentenir yang sangat merugikan masyarakat ini. Tugas penyelenggara Negara, termasuk pemerintahan di daerah (cq. Pimpinan Daerah dan Wakil-Wakil Rakyat di DPRD) adalah mengayomi kepentingan masyarakat banyak. Bukankah salah satu amanah pembukaan UUD 45, “…untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia…,” dst.
b. Dalam tinjauan kacamata sosiologis, praktek rentenir merupakan pola hubungan ekonomi antar warga masyarakat yang mengandung parasitisme (bahkan kejahatan) di mana ada individu yang diuntungkan dengan sekian banyak warga yang menderita terkena dampak dan karena itu bisa dikategorikan “penyakit masyarakat” yang tidak berbeda dengan praktek prostitusi, perjudian, perdagangan dan penyalagunaan narkoba, dan sejenisnya. Semuanya merupakan tindakan ilegal yang artinya melawan hukum. Dan praktek rentenir mempunyai dampak yang sangat merusak karena yang terkena umumnya kaum ibu-ibu yang menjadi pengelola keuangan ekonomi keluarga.

1. Fungsi PERDA berdasarkan ketentuan perundang-undangan merupakan instrument kebijakan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di daerah dan sekaligus bisa juga bisa merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, untuk alasan kepraktisan, adanya PERDA Anti Rentenir diharapkan akan memudahkan aparat pemerintah di daerah dan penegak hukum di daerah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pelayan masyarakat.

2. Undang-Undang yang disebut di atas, yakni Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia (BI), memang menjadi sumber hukum positif tidak dibenarkannya praktek rentenir/lintah darat atau pun bank liar, tapi ketentuan ini hampir bisa dipastikan hanya dimengerti oleh mereka yang paham bahasa hukum. Di tingkat pelaksana di lapangan, perlu rujukan aturan hukum yang lebih jelas dan tegas.

3. Melakukan edukasi kepada masyarakat berupa penyuluhan bahwa rentenir itu illegal.

Banyak masyarakat yang masih kurang paham dan tentunya tidak sadar bahwa bunga yang ditawarkan oleh bak illegal cukup untuk mencekik leher. Hal ini terbukti dari minat masyarakat untuk terus menerus memperpanjang dan memperbesar utangnya kepada rentenir, entah karena sudah terlanjur basah atau karena memang karena keadaan yang benar-benar menghimpit. Padahal bunga yang ditawarkan oleh bank legal adalah tidak sampai melangit seperti pada bank illegal. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman masyarakat terhadap aksi-aksi rentenir yang terus bergentayangan di masyarakat. Pemerintah wajib melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa rentenir itu illegal, lintah darat, dan sangat merugikan masyarakat.(Syaefudin ZH)*

About admin 1466 Articles
lembahjurig1234

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*