PAKAR HUKUM : ” PERKARA NOVEL BASWEDAN TIDAK BISA DIHENTIKAN “

kritik-pedas-novel-baswedan-setelah-ditangkap-bareskrim-polri

JAKARTA – Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Muzakir menyatakan, perkara pidana penyidik KPK, Novel Baswedan tak bisa dihentikan. Sekalipun oleh Presiden Joko Widodo. Bila dihentikan maka bertentangan dengan Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan asas keadilan”.

“Demi asas keadilan dan penegakan konstitusi hukum, perkara tersebut tidak boleh dihentikan bahkan oleh seorang presiden. Selain berkas perkara lengkap dan telah dilimpahkan, Undang Undang telah menyatakan bahwa penegakan hukum tidak bisa dintervensi. Benar atau tidak akan sangkaan terhadap seorang Novel Baswedan, biar hakim di pengadilan yang menentukan,” kata Prof Muzakir di Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Muzakir mengatakan, sebagai negara yang berasaskan hukum, perkara Novel tidak bisa dicampurkan dalam ranah politik, yaitu dugaan adanya unsur kriminalisasi terhadap Novel. “Karena perkara pidana atas novel itu, semasa dia menjabat sebagai Kasatreskrim di Polres Bengkulu, memiliki sejumlah bukti yang kuat. Karenanya saya sarankan agar Presiden Jokowi jangan dilibatkan, karena ini murni perkara pidana dan bukan perkara politis. Dan juga sangat aneh jika Kejaksaan memiliki wacana akan menarik perkara ini, padahal berkas telah dinyatakan lengkap oleh pihak jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu,“ ujar Prof Muzakir.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Paket IB), Markoni Koto.

“Penolakan dari unsur masyarakat agar perkara penyidik senior di KPK itu jangan dijadikan alat politik oleh sejumlah elite penguasa,” papar Markoni Koto. Markoni menyatakan, publik akan menilai sejauh mana kredibitas pemerintah jika perkara Novel dijadikan alat politik guna menghentikan kasus pidana yang menjerat Novel Baswedan. Kami, kata Markoni Koto, hanya mengingatkan agar elite penguasa jangan mencampurkan perkara pidana ini sebagai unsur kriminalisasi.

Markoni Koto mengatakan, ada pula wacana perkara ini dihentikan dan Novel dipindah dari KPK. “Apa dasarnya? Secara hukum pidana, perkara harus diselesaikan dulu di pengadilan. Soal unsur politis, kami kira ini akan membuat rakyat bingung, yang artinya hukum dapat dimain-mainkan melalui campur tangan politik. Kami harap Presiden Jokowi dapat cermat menyikapinya,” kata Markoni Koto.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*