Polri Menghimbaw Seluruh Warga Proaktif Bila Ada Kecurangan Pemilu

Kompol.info Jakarta – Rabu (17/4/2019).
Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menyampaikan kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
“Pada pagi ini, tahapan pemilu berjalan dengan baik. Kita semua berdoa agar pemilu berjalan damai, aman, menggembirakan,” ujarnya
Secara umum, Iqbal menuturkan situasi pemungutan suara berjalan kondusif hingga pagi ini.

Tetapi apabila Masyarakat menemukan penyelenggara yang melakukan hal-hal tidak diinginkan atau menemukan indikasi kecurangan dari penyelenggara, laporkan segera ke personel kami yang sedang berjaga di tiap TPS, “jangan takut” tandas Iqbal.

Iqbal juga mengingatkan adanya ancaman pidana penjara bagi penyelenggara pemilu yang terbukti membuat warga kehilangan hak memilih dalam Pemilu 2019.
Polisi pun meminta warga proaktif melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran.

Iqbal menuturkan Pasal 46 dan 51 PKPU Nomor 9 Tahun 2019 mengatur penyelenggara harus mengakomodasi hak suara bagi pemilih yang telah mendaftar dan mengantre meski lewat pukul 13.00 WIB.
“Perlu saya ingatkan, ini peringatan bagi seluruh penyelenggara agar tidak membuat warga kehilangan hak pilihnya,”
Iqbal menuturkan Pasal 46 dan 51 PKPU Nomor 9 Tahun 2019 mengatur penyelenggara harus mengakomodasi hak suara bagi pemilih yang telah mendaftar dan mengantre meski lewat pukul 13.00 WIB.

“Ada pasal-pasal yang mengatur penyelenggara dapat dipidana jika menghalangi warga memilih. Kepada penyelenggara yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, maka pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda Rp 24 juta,” katanya.

“Artinya, sesuai dengan Pasal 46 dan Pasal 51, yang menyatakan bahwa masyarakat diberikan hak apabila sudah mencatat, antre tapi penyelenggara menyelesaikan atau sengaja TPS ditutup oleh penyelenggara, maka kepada penyelenggara ini dapat diancam dengan pasal itu,” ujarnya.

Dia melanjutkan, ancaman penjara juga berlaku pada setiap orang yang mengintimidasi pemilih dalam bentuk kekerasan dan kesewenangan.
“Maka dia juga diancam dengan pasal 511 Undang-undang PKPU Nomor 9 tahun 2019 dengan ancaman penjara 3 tahun dan denda Rp 36 juta, ancaman Pasal 531 undang-undang tersebut yaitu siapapun yang menggagalkan Pemilu 2019 atau mengganggu ketertiban maka orang tersebut akan diancam hukuman 5 tahun penjara,”Tegasnya.

(Lind)*

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*