PT Dago Pakar Bakal Banjir Gugatan Warga

Polemik PT Dago Pakar dengan warga berujung pada proses hukum. Ada beberapa gugatan warga yang dilayangkan kepada PT Dago Pakar.

” Saat ini ada 8 gugatan. Tapi kemungkinan gugatan warga bisa bertambah banyak. Yang mengadu dengan permasalahan berbeda terus berdatangan, ” ujar Tonim Singarimbun kuasa hukum warga , usai sidang Perkara 114/pdt.g/2018/pn.blb di pengadilan Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Selasa (4/12//2018).

Dalam perkara 114/pdt.g/2018/pn.blb warga menggugat soal jalan warga, sumber mata air, dampak dan dampak lingkungan yang diakibatkan pembangunan PT Dago Pakar.

” Perkara 114 gugatanya soal jalan warga yang ditutup, hilangnya 13 mata air yang dipakai. Warga artinya hilang hak hak warga. Warga yang tanahnya dijual dan pindah di area border Dago Pakar, bahkan ada warga harus beli air ke Dago Pakar padahal izinnya pengembang bukan jual air, ini kasus yang kita temukan, ” bebernya.

Sidang dihadiri oleh puluhan warga sekitar kawasan PT Dagon Pakar, yaitu dari Desa Cibeunying, Mekar Saluyu, Ciharalang, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.

Menurut ,Engkos Kosim (90), warga Desa Ciharalang, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung jalan sepanjang kurang lebih 15 KM yang meliputi Desa Mekar Saluyu dan Ciharalang merupakan jalan warga.

” Tahun 1960 jalan masih kecil dan dilebarkan oleh masyafrakat make duit masyarakat secara swadaya. Dan bapak tidak tahu apa jalan itu sudah dibeli atau belum. Pinginnya jalan warga diganti, “sebutnya.

Dari rangkaian sidang sebelumnya Tonim menilai banyak fakta terungkap. Diantaranya pengakuamn mantan kepala desa yang menjadi saksi tergugat dalam persidangan.

“Dalam persidangan mantan kepala desa tersebut tidak tahu berapa nilai ruslag. Alasannya hanya meneruskan kepala desa sebelumnya
Padalah kalau benar milik negara jelas dan tercatat . Pokoknya berkaitan perkara ini 70 sampai 90 persen fakta kami sudah terbukti , kami berharap hakim jeli dan objektif, ” ungkapnya.

Dugaan Kejahatan Korporat

Tonim menuturkan ada dugaan kejahatan korporat yang dilakukan PT Dago Pakar, hal ini terungkap dalam sidang sebelumnya.

” Menurut saksi tergugat, dia menjual tanah 1000 meter sekarang tanahnya sudah jadi komplek pemda. Artinya Dago Pakar menjual tanah ke pemda ini perlu ditelusuri. Izin Dago Pakar dia tidak boleh menjual tanah, dia hanya boleh menjual bangunan, izin lokasinya,” tuturnya.

Hal lain yang dinilai janggal juga ungkap dia, adanya akta tukar menukar yang tidak lazim.

” Akta tukar menukar dibuat 1995 tapi surat gubernur nya tahun 1996. Ini terbalik harusnya surat gubernur dulu baru akta. Sehingga tanah jadi punya mereka. Dan yang menemukan ini masyarakat harusnyakan pemerintah melalui perangkatnya. Ini diduga kejahatan korporat,” pungkasnya. (didu)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*