Wujudkan Kecerdasan Bangsa di Bidang Hukum, Fakultas UGJ Cirebon Gelar Seminar Nasional

Dalam mewujudkan kecerdasan bangsa di bidang hukum, Fakuktas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon menggelar Seminar Nasional mengusung tema “Menakar Delik Makar dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana” di Auditorium Kampus Utama Lt. 2 UGJ Jalan Pemuda No. 32 Cirebon, Sabtu (27/07/2019) Pagi.

Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Karo Sunluhkum) Divisi Hukum Mabes Polri Brigjen Pol. Dr. H. Agung Makbul Drs, SH, MH hadir sekaligus menjadi Pembicara dalam acara Seminar Nasional tersebut. “Hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bisa beraktivitas dan melakukan suatu perbuatan yang baik,”kata Brigjen Pol. Drs. H. Agung Makbul Drs, SH, MH dalam sambutannya.

Sebagai Karosunluhkum, lanjut Brigjen Pol. Agung Makbul, dirinya bersama-sama dengan DPR membuat undang undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan serta membuat regulasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Brigjen Pol. Agung menerangkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum dan di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 30 UUD Negara Republik Indonesia itu diberikan amanat. “Amanat menjadi tiga, yang pertama adalah Kepolisian sebagai pemelihara Kamtibmas, yang kedua Kepolisian diberikan amanat oleh Undang Undang Dasar 45 adalah sebagai penegak hukum dan yang ketiga diberikan amanat oleh Undang Undang sebagai memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Ia menambahkan, Indonesia adalah hukum progresif pasal 77 KUHAP tentang objek penahanan dan penangkapan nomor 20 Nomor 21 Tahun 2014, ditambahkan lagi menjadi tiga yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Itu bukti, bahwa hukum di Indonesia hukum progresif. “Dengan meratifikasi tentang masalah kekerasan Hak Asasi Manusia diatur dengan Undang Undang nomor 5 tahun 1998 itu adalah FAKTA bahwa kita sudah Merdeka,” ujarnya.

Terkait meratifikasi Undang Undang tentang HAM, menurut Brigjen Pol. Agung, ada sebanyak 25 Negara yang belum meratifikasi tentang Hak Asasi Manusia. Di Indonesia sendiri sudah membuat sekitar 10 Peraturan Kepolisian yang menyangkut kepada masalah Hak Asasi Manusia.

Ia pun menceritakan menjadi pembicara di negara Malaysia pada tanggal 08 Juli kemarin, bahwa di Indonesia ada lembaga bernama Komnas HAM, kalau di negara Malaysia memiliki nama Surhakam (Suruhanjaya Hak Azasi Manusia). BK – CIREBON

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*